Ini masih tentang kerjaan urus pengungsi di Atambua. Waktu itu, setiap hari distribusi bantuan ber-truck-truck. Kami saat itu selalu dikawal bila distribusi. Situasi sedang panas. Pun karena tiap distribusi selalu penuh risiko. Ada kasus truk yang membawa barang dihadang di jalan, ada yang menjadi konflik karena penerima bantuan tidak puas dengan jumlah maupun jenis bantuan yang diterima.
Biasanya yang mengawal kami dari kepolisian setempat atau dari Brimob. Kami sering menganggap mereka "anak bawang". Yang ditugaskan mengawal kami biasanya masih muda - muda. Anak - anak baru. Tapi bukan karena "muda" maka kami tidak menganggap serius kemampuan mereka menjaga kami. Tapi ada beberapa kasus dimana mereka nampak justru yang lebih takut terhadap serangan daripada kami. Juga, nampaknya cara memegang senjatanya belum mantap. Tidak seperti di pelem-pelem, he he he.
Satu hari, insiden benar - benar terjadi. Tim yang membawa bantuan ke Halilulik disandra. Pasalnya, ada pengungsi yang tidak puas dengan jumlah barang yang diterima. Sialnya mereka yang tidak puas itu bersenjata. Dan para pengawal, membuktikan asumsi - asumsi kami sebelumnya. Tidak berdaya. 2 jam lebih tim kami disandra di bawah todongan senjata. Syukurlah bisa lepas tanpa cedera, walau shock.
Kami berevaluasi masalah ini. Salah satu kesimpulan, berhubung pengawal resmi tidak kompeten, kita perlu memperjuangkan pengawalan dari security UNHCR. Saya ditugaskan untuk menyampaikan aspirasi kami sendiri ini ke UNHCR. Terutama, tentu saja, karena saya bisa berbahasa Inggris.
Besoknya, berangkatlah saya dengan gagah berani ke kantor UNHCR. Saya bertemu dengan tim sekuritinya. Walau mereka sangat ramah dan sudah mencatat insiden yang kami alami, mereka mengaku tidak bisa menjadi pengawal kami. Mereka hanya mengawal kegiatan - kegiatan lembaga UN dan lembaga internasional. Di luar itu (maksudnya yang nasional dan lokal) adalah tanggungjawab pemerintah dan perangkat keamanannya. Jadi yang mereka bisa lakukan hanyalah mencatat insiden yang menimpa semua pihak (termasuk kami). Mungkin untuk kebutuhan laporan saja.
Tim sekuriti mereka ramah-ramah. Malamnya, kami diundang makan malam dan ngopi. Ngobrol ngalor ngidul tentang pengalaman kerja mereka di daerah konflik di seluruh dunia. Salah satu dari mereka, orang Ethiopia, cerita bahwa dia ditodong senjata, disuruh berlutut dan say the last prayer. Tapi untunglah dia berhasil selamat. Saya bertanya: bila demikian tingginya bahaya yang kalian hadapi, mengapa bertahan di pekerjaan ini? Jawabannya kompak dan masuk akal: because the carrot is big! Pun, tambah si kawan dari Ethiopia: "selalu ada kans untuk selamat. Yang harus dilakukan bila diserang atau ditangkap adalah, menyerah! Raise your hands, and you will survive!"
Beberapa waktu setelah itu Kantor UNHCR diserang. 3 orang staff tewas dibunuh. Salah satunya si kawan Ethiopia. Saya baca di koran, bahwa dia memang mengangkat tangan dan menyerah waktu diserang. Tapi tak ayal, dibunuh dan dibakar. No man, not here. Rest In Peace!
Wednesday, April 12, 2017
Monday, April 10, 2017
(camem) Banjir Besikama: humanitarian??
Waktu masih kerja dengan Posko Atambua (mulai TiLes merdeka, urusan pengungsi), salah satu urusannya adalah distribusi beras ke para pengungsi. Diantaranya, beras yang disuplai oleh WFP (World Food Program), Program Pangan Dunia dari PBB.
Pada suatu hari terjadi sedikit kekacauan administrasi. Entah bagaimana detailnya, lupa. Itu sudah hampir 20 tahun yang lalu. Tapi terus si ibu bos WFP di Atambua waktu itu, kalo tidak salah orang Amerika, datang lobby. Dia minta untuk ada sedikit rekayasa laporan supaya jangan ketahuan bahwa kesalahan tersebut dilakukan oleh WFP. Katanya, akan lebih berat dampaknya kalau WFP yang melakukan. Tapi kalau mitra, seperti Posko Atambua, tidak akan terlalu fatal.
Being an idealist at that time, I refused to do that. Saya bilang, WFP harus bertanggungjawab dong, apapun itu dengan dampak seperti apapun. Dia, si bos, menghiba. Katanya, dampak dari perkara ini, bisa - bisa beras untuk WFP dihentikan. Bahkan operasi WFP untuk wilayah ini dihentikan. Cukup fatal juga.
Tapi kami bergeming (tepatnya saya, heh). Dalam pikiran saya waktu itu, WFP punya kepentingan dalam operasi ini. Mungkin kepentingan WFP lebih besar daripada kepentingan pengungsi. Demikian. Sinis. Reputasi WFP akan rusak bila tidak merespon tragedi politik - kemanusiaan Timor Leste waktu itu. Kerusakan reputasi WFP bisa jadi lebih berat bagi WFP daripada kekurangan beras bagi pengungsi. Maksud saya, pengungsi masih punya pilihan lain lah..
Ibu WFP bilang: please, in the name of humanity! Saya menolak. Really? Do you think I am so naive? Believing that you guys are working for humanity alone? Hell with your so-called humanity! We're not manipulating anything! You did it, you live with it! (kalo tidak salah ingat, diskusi berdua waktu itu pake acara pukul-pukul meja).
Somehow, they managed not to be halted. They went on with their operation. Tidak lama setelah itu waktunya laporan dan berdasarkan laporan dan opname, kami, kami harus mengembalikan 14 ton beras pada WFP sebelum bisa mendapatkan lagi dalam periode berikut. Life goes on, but I know that she did not really like me. And I was like: who cares!
Dalam masa tidak terlalu lama, terjadi banjir bandang di Benanain. 200an orang meninggal tersapu banjir. Jembatan besar yang menghubungkan Besikama dan sekitarnya dengan dunia luar terputus. Beberapa desa terkurung, tidak punya akses makanan, air, dsb. Pagi hari itu saya ikut rapat koordinasi di kantor gubernur. Nampak ada perselisihan antara pemerintah dengan UN. Pemerintah merasa harusnya mereka yang melead respon emergency, sementara UN merasa pemerintah tidak punya sistem, kapasitas, fasilitas dan sebagainya untuk merespon bencana di skala ini. Ada benarnya juga. Apalagi, banyak korban adalah pengungsi Timor Leste, yang notabene belum jelas kewarganegaraannya, sehingga masih dibawah 'koordinasi' UN.
Maka nampaknya ada kesepakatan, UN mengurus para pengungsi korban banjir, sementara pemerintah mengurus masyarakat lokal korban banjir.
Kami tidak ikut dalam perdebatan tersebut. Kami, dengan dukungan paroki - paroki, membuat Posko bersama para pemuda. Memang dalam kondisi tersebut, kita bisa lihat kesenjangan antara bantuan yang didapatkan para pengungsi (NB. bantuan dari UN) dengan yang didapat korban warga lokal (NB. diurus pemerintah). One can hardly deny. Makanya, kami memutuskan untuk menampung pengungsi warga lokal. Ada penggalangan dana cepat, lumayan bisa untuk hidup sekitar 2000 korban yang ditampung di Paroki Betun.
Di lapangan, pertikaian pemerintah vs UN tidak berasa, tentu saja. Kami yang tidak ditopang baik oleh pemerintah maupun UN, bisa keliling ke posko-posko LSM (terutama LSM Internasional) yang ditopang UN. Mereka berkelebihan bantuan. Kami dapat sumbangan dari sumbangan, hehehe. Entah sekedar beras, minyak tanah, atau bahkan kompor dan alat masak untuk melengkapi dapur umum darurat kami.
Tapi toh kami kehabisan bahan makanan juga. Saya teringat 14 ton beras WFP yang masih nangkring di gudang kami di Atambua. Siang itu, panas - panas saya naik ojek dari Betun ke Atambua, langsung menuju kantor WFP. Mau minta fleksibilitas agar beras tersebut tidak perlu dikembalikan. Bisa langsung digunakan, dengan alasan there's another huge emergency in the area!
Panas - panas. Yang pernah ke Atambua, tahu artinya panas di Atambua. Masuk kantor WFP yang ber-AC, lumayan bersyukur. Ketemu dengan si ibu pimpinan, langsung agak keder. Tapi hati cukup yakin, ini untuk kemanusiaan.
"Do not talk to me about humanity! When your people's hungry, it's not our responsibility, it's your government's! Go ask them!" Apa daya, pembalasan semata yang diterima.
Lunglai keluar dari kantor WFP, naik ojek kembali ke Betun (1,5 - 2 jam). Panas. Saya dengar Ibu Presiden Megawati abis berkunjung, membawa 4 menteri. Katanya ada berton-ton beras juga. Saya cek ke Posko, apakah mereka kebagian. Tidak. Katanya semua ada di Kantor Camat, tidak tahu kapan akan dibagikan. Lalu malam ini apa yang akan kami masak di dapur umum darurat kami?
Sedikit putus asa, saya ke pinggir sungai, lokasi jembatan runtuh. Ada Pak Gubernur beserta menteri - menteri. Melihat saya (yang memang sengaja mendekat), dia panggil. Dikenalkan dengan para menteri. "Dia ini biasa bantu kami untuk urus korban bencana", katanya. Saya adukan: kami tidak ada beras. Kalau tidak ada beras, malam ini 2000 orang tidak dapat makan. Besok kami ke kantor bapak, minta beras.
(agak tidak masuk akal, maksud saya secara teknis mobilisasi 2000 orang dari Betun ke Kupang akan butuh biaya yang lebih baik dibelikan makanan!).
Tapi ampuh. Sore itu, beras datang. Diantar orang kecamatan, katanya.
Yeah, go to hell with your aid. As long as our government cares 😩😩
Pada suatu hari terjadi sedikit kekacauan administrasi. Entah bagaimana detailnya, lupa. Itu sudah hampir 20 tahun yang lalu. Tapi terus si ibu bos WFP di Atambua waktu itu, kalo tidak salah orang Amerika, datang lobby. Dia minta untuk ada sedikit rekayasa laporan supaya jangan ketahuan bahwa kesalahan tersebut dilakukan oleh WFP. Katanya, akan lebih berat dampaknya kalau WFP yang melakukan. Tapi kalau mitra, seperti Posko Atambua, tidak akan terlalu fatal.
Being an idealist at that time, I refused to do that. Saya bilang, WFP harus bertanggungjawab dong, apapun itu dengan dampak seperti apapun. Dia, si bos, menghiba. Katanya, dampak dari perkara ini, bisa - bisa beras untuk WFP dihentikan. Bahkan operasi WFP untuk wilayah ini dihentikan. Cukup fatal juga.
Tapi kami bergeming (tepatnya saya, heh). Dalam pikiran saya waktu itu, WFP punya kepentingan dalam operasi ini. Mungkin kepentingan WFP lebih besar daripada kepentingan pengungsi. Demikian. Sinis. Reputasi WFP akan rusak bila tidak merespon tragedi politik - kemanusiaan Timor Leste waktu itu. Kerusakan reputasi WFP bisa jadi lebih berat bagi WFP daripada kekurangan beras bagi pengungsi. Maksud saya, pengungsi masih punya pilihan lain lah..
Ibu WFP bilang: please, in the name of humanity! Saya menolak. Really? Do you think I am so naive? Believing that you guys are working for humanity alone? Hell with your so-called humanity! We're not manipulating anything! You did it, you live with it! (kalo tidak salah ingat, diskusi berdua waktu itu pake acara pukul-pukul meja).
Somehow, they managed not to be halted. They went on with their operation. Tidak lama setelah itu waktunya laporan dan berdasarkan laporan dan opname, kami, kami harus mengembalikan 14 ton beras pada WFP sebelum bisa mendapatkan lagi dalam periode berikut. Life goes on, but I know that she did not really like me. And I was like: who cares!
Dalam masa tidak terlalu lama, terjadi banjir bandang di Benanain. 200an orang meninggal tersapu banjir. Jembatan besar yang menghubungkan Besikama dan sekitarnya dengan dunia luar terputus. Beberapa desa terkurung, tidak punya akses makanan, air, dsb. Pagi hari itu saya ikut rapat koordinasi di kantor gubernur. Nampak ada perselisihan antara pemerintah dengan UN. Pemerintah merasa harusnya mereka yang melead respon emergency, sementara UN merasa pemerintah tidak punya sistem, kapasitas, fasilitas dan sebagainya untuk merespon bencana di skala ini. Ada benarnya juga. Apalagi, banyak korban adalah pengungsi Timor Leste, yang notabene belum jelas kewarganegaraannya, sehingga masih dibawah 'koordinasi' UN.
Maka nampaknya ada kesepakatan, UN mengurus para pengungsi korban banjir, sementara pemerintah mengurus masyarakat lokal korban banjir.
Kami tidak ikut dalam perdebatan tersebut. Kami, dengan dukungan paroki - paroki, membuat Posko bersama para pemuda. Memang dalam kondisi tersebut, kita bisa lihat kesenjangan antara bantuan yang didapatkan para pengungsi (NB. bantuan dari UN) dengan yang didapat korban warga lokal (NB. diurus pemerintah). One can hardly deny. Makanya, kami memutuskan untuk menampung pengungsi warga lokal. Ada penggalangan dana cepat, lumayan bisa untuk hidup sekitar 2000 korban yang ditampung di Paroki Betun.
Di lapangan, pertikaian pemerintah vs UN tidak berasa, tentu saja. Kami yang tidak ditopang baik oleh pemerintah maupun UN, bisa keliling ke posko-posko LSM (terutama LSM Internasional) yang ditopang UN. Mereka berkelebihan bantuan. Kami dapat sumbangan dari sumbangan, hehehe. Entah sekedar beras, minyak tanah, atau bahkan kompor dan alat masak untuk melengkapi dapur umum darurat kami.
Tapi toh kami kehabisan bahan makanan juga. Saya teringat 14 ton beras WFP yang masih nangkring di gudang kami di Atambua. Siang itu, panas - panas saya naik ojek dari Betun ke Atambua, langsung menuju kantor WFP. Mau minta fleksibilitas agar beras tersebut tidak perlu dikembalikan. Bisa langsung digunakan, dengan alasan there's another huge emergency in the area!
Panas - panas. Yang pernah ke Atambua, tahu artinya panas di Atambua. Masuk kantor WFP yang ber-AC, lumayan bersyukur. Ketemu dengan si ibu pimpinan, langsung agak keder. Tapi hati cukup yakin, ini untuk kemanusiaan.
"Do not talk to me about humanity! When your people's hungry, it's not our responsibility, it's your government's! Go ask them!" Apa daya, pembalasan semata yang diterima.
Lunglai keluar dari kantor WFP, naik ojek kembali ke Betun (1,5 - 2 jam). Panas. Saya dengar Ibu Presiden Megawati abis berkunjung, membawa 4 menteri. Katanya ada berton-ton beras juga. Saya cek ke Posko, apakah mereka kebagian. Tidak. Katanya semua ada di Kantor Camat, tidak tahu kapan akan dibagikan. Lalu malam ini apa yang akan kami masak di dapur umum darurat kami?
Sedikit putus asa, saya ke pinggir sungai, lokasi jembatan runtuh. Ada Pak Gubernur beserta menteri - menteri. Melihat saya (yang memang sengaja mendekat), dia panggil. Dikenalkan dengan para menteri. "Dia ini biasa bantu kami untuk urus korban bencana", katanya. Saya adukan: kami tidak ada beras. Kalau tidak ada beras, malam ini 2000 orang tidak dapat makan. Besok kami ke kantor bapak, minta beras.
(agak tidak masuk akal, maksud saya secara teknis mobilisasi 2000 orang dari Betun ke Kupang akan butuh biaya yang lebih baik dibelikan makanan!).
Tapi ampuh. Sore itu, beras datang. Diantar orang kecamatan, katanya.
Yeah, go to hell with your aid. As long as our government cares 😩😩
Tuesday, March 21, 2017
Walikota Baru Kupang: Independen?
Orang Kupang lagi euphoria. Pilkadal Walikota putaran kedua 3 hari yang lalu dimenangkan oleh Paket SALAM, Jonas Salean - Hermanus Man. Yang membuatnya istimewa adalah, pencalonan SALAM ini tidak didukung oleh partai politik manapun, alias calon independen. Maka banyaklah komentar - komentar bahagia beredar di situs - situs jejaring sosial: rakyat menang atas parpol!
Saya sebenarnya cukup senang dengan kekalahan parpol. Apalagi nampaknya para aktivis parpol itu sudah took it for granted, bahwa di dunia ini tidak ada dan tidak bisa ada sistem demokrasi yang berbeda tanpa parpol. Lebih khusus, advetorial Paket Jerikho misalnya, mengatakan bahwa "Walikota mutlak didukung DPR" yang artinya tanpa dukungan parpol, tidak ada dukungan DPR. Dan tanpa dukungan DPR, Walikota tidak bisa melakukan apa - apa. Bagi saya, argumentasi ini agak melompat.
Tapi saya bukan mau membahas itu. Kembali ke urusan 'rakyat menang atas parpol' karena yang menang adalah calon independen. Lagi - lagi, parpol memang kalah. Tetapi apakah rakyat menang? Dan lebih awal lagi: apakah sang pemenang benar - benar independen?
Mari didudukan: Paket SALAM sebagai kandidat adalah Kandidat Walikota Kupang dari jalur independen. Artinya jalur tanpa dukungan parpol. Tetapi, sama dengan kritik terhadap demokrasi prosedural kita selama ini, bahwa parpol itu hanya jadi 'pintu masuk' kandidat calon kepala daerah dengan transaksi yang sudah menjadi rahasia umum. Parpol tidak melakukan pendidikan politik terhadap rakyat, tetapi hanya hidup bila ada perebutan kursi kekuasaan.
Bagaimana dengan kandidat dari jalur independen? Bisa jadi sama saja. Sekian ribu KTP rakyat bisa jadi hanya sebagai 'pintu masuk'. Nama - nama dibalik KTP itu bisa jadi hanya alat dalam kancah perebutan kursi kekuasaan. Bila demikian, maka klaim rakyat menang atas parpol adalah klaim yang terlalu prematur. Apalagi kita punya pengalaman di kepengurusan 5 tahun sebelum ini. Paket Duo Dan yang didukung parpol kecil - kecil, ternyata dalam perjalanannya Daniel Adoe menjadi Ketua Golkar Kota Kupang. Siapa tahu dalam perjalanan nanti, Jonas Salean akan jadi Ketua Golkar atau PDIP atau Demokrat? Siapa tau.
Ini perlu dibuktikan. Buktikan bahwa independensi itu ada ketika sudah menjadi Walikota. Bukan balas dendam terhadap musuh lama dari rejim 5 tahun sebelumnya. Bukan balas jasa terhadap tim sukses yang paling militan sekalipun. Bukan kepentingan kelompok yang mengkaderkan SALAM dalam birokrasi maupun politik.
Nama - nama di KTP itu bukan hanya pintu masuk, tetapi tanggungjawab. Mereka yang memilih bukan untuk SALAM mendapat kursi kekuasaan, tetapi untuk mengalami perubahan yang lebih baik. Dan seluruh warga Kota Kupang bukan hanya sumber retribusi, tetapi penguasa sesungguhnya yang harus dilayani.
(ditulis 5 tahun lalu, 2012)
Saya sebenarnya cukup senang dengan kekalahan parpol. Apalagi nampaknya para aktivis parpol itu sudah took it for granted, bahwa di dunia ini tidak ada dan tidak bisa ada sistem demokrasi yang berbeda tanpa parpol. Lebih khusus, advetorial Paket Jerikho misalnya, mengatakan bahwa "Walikota mutlak didukung DPR" yang artinya tanpa dukungan parpol, tidak ada dukungan DPR. Dan tanpa dukungan DPR, Walikota tidak bisa melakukan apa - apa. Bagi saya, argumentasi ini agak melompat.
Tapi saya bukan mau membahas itu. Kembali ke urusan 'rakyat menang atas parpol' karena yang menang adalah calon independen. Lagi - lagi, parpol memang kalah. Tetapi apakah rakyat menang? Dan lebih awal lagi: apakah sang pemenang benar - benar independen?
Mari didudukan: Paket SALAM sebagai kandidat adalah Kandidat Walikota Kupang dari jalur independen. Artinya jalur tanpa dukungan parpol. Tetapi, sama dengan kritik terhadap demokrasi prosedural kita selama ini, bahwa parpol itu hanya jadi 'pintu masuk' kandidat calon kepala daerah dengan transaksi yang sudah menjadi rahasia umum. Parpol tidak melakukan pendidikan politik terhadap rakyat, tetapi hanya hidup bila ada perebutan kursi kekuasaan.
Bagaimana dengan kandidat dari jalur independen? Bisa jadi sama saja. Sekian ribu KTP rakyat bisa jadi hanya sebagai 'pintu masuk'. Nama - nama dibalik KTP itu bisa jadi hanya alat dalam kancah perebutan kursi kekuasaan. Bila demikian, maka klaim rakyat menang atas parpol adalah klaim yang terlalu prematur. Apalagi kita punya pengalaman di kepengurusan 5 tahun sebelum ini. Paket Duo Dan yang didukung parpol kecil - kecil, ternyata dalam perjalanannya Daniel Adoe menjadi Ketua Golkar Kota Kupang. Siapa tahu dalam perjalanan nanti, Jonas Salean akan jadi Ketua Golkar atau PDIP atau Demokrat? Siapa tau.
Ini perlu dibuktikan. Buktikan bahwa independensi itu ada ketika sudah menjadi Walikota. Bukan balas dendam terhadap musuh lama dari rejim 5 tahun sebelumnya. Bukan balas jasa terhadap tim sukses yang paling militan sekalipun. Bukan kepentingan kelompok yang mengkaderkan SALAM dalam birokrasi maupun politik.
Nama - nama di KTP itu bukan hanya pintu masuk, tetapi tanggungjawab. Mereka yang memilih bukan untuk SALAM mendapat kursi kekuasaan, tetapi untuk mengalami perubahan yang lebih baik. Dan seluruh warga Kota Kupang bukan hanya sumber retribusi, tetapi penguasa sesungguhnya yang harus dilayani.
(ditulis 5 tahun lalu, 2012)
Choices
When you have to choose between two things, consider a thorough cost - benefit analysis. Meaning all aspects: financial, social, intellectual, personal sanity (you'll never know sometime this really influential!). Also, consider the time lapse: current as well as future benefits!Where do you want to be in the future?
And when everything seems to be at the same page, then money is the only thing that matters!
And when everything seems to be at the same page, then money is the only thing that matters!
Wednesday, February 15, 2017
Anak PAUD tersinggung
Bapak ada marah - marah dengan Ike, si anak tengah, "lu ni, su mau 12 tahun tapi omong dengan lu sama ke omong deng anak PAUD sa. Musti ulang - ulang. Lu pi bikin sana!" Ju Nona, anak PAUD yang pas ada duduk nonton dengan dia pung kaka, tersinggung. "Ike, anak PAUD tu pintar. Lebe bae lu pi bikin sana!"
Ha ha ha ha..
Wednesday, February 8, 2017
Hoax
Tadi pagi dengar radio tentang kegelisahan insan pers di hari pers ini tentang hoax. Karena demikian bebasnya arus informasi, sudah sulit untuk memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Dengan fasilitas sekarang, informasi tidak benarpun dengan mudah disebarluaskan secara masif. Tidak ada kontrol, tidak ada sanksi untuk pelaku.
Hal ini benar adanya. Sampai-sampai Dewan Pers merasa perlu buat aksi khusus menahan hoax.
Saya pikir, hoax ini adalah berita bohong yang asalnya bisa dari mana saja oleh siapa saja dan tentang apa saja. Bahkan ada hoax yang kadang kita rasa, oh..alangkah baiknya kalau ini benar. Tapi kalau dulu, ada yang tidak disebut hoax, walaupun unsur bohongnya sama. Yakni bohong terstruktur, masif dan sistematis oleh rejim otoriter. Sama - sama bohong, tapi dilakukan oleh satu sumber, dengan satu tujuan dengan gunakan berbagai cara.
Kita, memang akan selalu bergelut dengan kebenaran.
Hal ini benar adanya. Sampai-sampai Dewan Pers merasa perlu buat aksi khusus menahan hoax.
Saya pikir, hoax ini adalah berita bohong yang asalnya bisa dari mana saja oleh siapa saja dan tentang apa saja. Bahkan ada hoax yang kadang kita rasa, oh..alangkah baiknya kalau ini benar. Tapi kalau dulu, ada yang tidak disebut hoax, walaupun unsur bohongnya sama. Yakni bohong terstruktur, masif dan sistematis oleh rejim otoriter. Sama - sama bohong, tapi dilakukan oleh satu sumber, dengan satu tujuan dengan gunakan berbagai cara.
Kita, memang akan selalu bergelut dengan kebenaran.
Subscribe to:
Posts (Atom)