Beta rasa aneh. Ini bapak Kadis A, pengadaan funiture tanpa mengikuti prosedur. Pokoknya dia beli sa. Sampe di keuangan, dong sonde mau ganti. Lha iya, lah. Sonde ada dokumen pendukung. Lalu pas pemeriksaan, jadi temuan.
Trus ini bapak pindah jadi Kadis B. Trus dalam rangka menutup temuan ini, Dinas B mengalokasikan anggaran perubahan dengan judul "Penyelesaian LHP No ##". Ini temuan di Dinas A, alokasi oleh Dinas B, karena pelaku sudah pindah dari Dinas A ke Dinas B. Kepala e.
Dan, furniture itu terlalu besar untuk masuk ke kantor di Dinas B.
Yang beta heran:
1) Kok, penyelesaian temuan ikut ke mana pelaku berpindah? Bukannya temuan di Dinas A harus disettle oleh Dinas A??
2) Kok bisa ya, ada nomenklatur "Penyelesaian LHP"? Bukankah harusnya ada usaha melengkapi dokumen-dokumen pembelian?
3) Kenapa bukan Pak Kadis yang disuruh mengganti? Kan dia pung kesalahan. Kok jadi dibebankan ke anggaran Dinas? Mentang-mentang...
